PESAN SRI MULYANI KEPADA WTP

RIFAN FINANCINDO

RIFAN FINANCINDO - SEMARANG, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan peringatan kepada seluruh pejabat negara baik kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk tetap memerangi tindak pidana korupsi. Hal tersebut diungkapkan saat menjadi pembicara kunci dalam acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2017 di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (14/9/2017). Sri Mulyani menyebutkan, seluruh laporan keuangan pemerintah pada 2016 dipastikan mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum berarti instansi tersebut terbebas dari tindak korupsi. "WTP bukan berarti tidak ada korupsi, banyak modus bermacam-macam, yang memalukan adalah sampai terjadi OTT (Operasi Tangkap Tangan), jangan jadi WTP tapi OTT, ironis kalau WTP tapi OTT, makanya kita waspada modus OTT," kata Sri Mulyani. Ani, sapaan akrab Sri Mulyani menyebutkan, setiap pimpinan kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah mampu menghindari konflik kepentingan. "Jadi ada korupsi yang sifatnya konflik kepentingan, sampai merampok negara, kalau konflik kepentingan itu proyeknya tetap jalan tetapi banyak titipannya," ungkap dia. Oleh karena itu, Sri Mulyani mengingatkan kembali terkait dengan komitmen para pimpinan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, apalagi yang telah mendapat opini WTP. "Kita harap komitmen pengelolaan keuangan negara yang tetap bersih, tata kelola baik dan memerangi korupsi," tukas dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta Pusat. Banyak pesan yang disampaikan orang nomor satu di Indonesia itu kepada seluruh peserta Rakernas. Jokowi sempat menegur Kemenkeu terkait laporan surat pertanggungjawaban (SPJ) yang belum efisien hingga terkait dengan bentuk nyata usai mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berlokasi di Aula Dhanapala, Jakarta, Kamis (14/9/2017). Kementerian Keuangan melanjutkan acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017, dalam acara tersebut juga akan ada penyerahan penghargaan kepada kepala lembaga dan kepala daerah yang meraih opini WTP 5 tahun berturut-turut. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan laporan keuangan yang baik dan diakui karena mendapat opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini harus dipertahankan, jangan sampai birokrasi yang ada malah menambah beban sehingga menurunkan kualitas laporan keuangan pemerintah. "Makanya perlu meningkatkan laporan dan perencanaan, pelaksanaan penggunaan anggaran, itupun kita harus fokus tidak membebani proses dengan berbagai macam ketentuan dari birokrasi yang malah nambah beban birokrasi," jelasnya. Namun yang lebih penting, pengelolaan anggaran harus benar-benar memberikan hasil nyata bagi masyarakat. "Kita semua tahu seluruh laporan keuangan pemerintah telah mendapat opini WTP, masyarakat akan bertanya setelah WTP apa? bagi masyarakat ingin artinya kesejahteraan dan keadilan makin terlihat di kehidupan sehari-hari," kata Sri Mulyani. Harmonisasi Kebijakan Antisipasi Kondisi Global Pada kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga memaparkan kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian dan mampu mempengaruhi ekonomi nasional. Termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan APBD. "Saya ingin kasih background perkembangan ekonomi, karena ekonomi itu pengaruhi APBN dan APBD di masing-masing daerah," kata Sri Mulyani. Sri Mulyani menuturkan, ekonomi Indonesia hingga saat ini masih dipengaruhi perkembangan ekonomi dunia sehingga banyak risiko-risiko yang harus diwaspadai bersama. "Pertama yang perlu diwaspadai perubahan kebijakan negara-negara maju akan berdampak ke emerging market termasuk Indonesia, seperti kebijakan suku bunga The Fed di Amerika," jelas dia. Risiko selanjutnya yang perlu diwaspadai secara bersama adalah terkait dengan ketegangan regional, mulai dari laut China Selatan, ketegangan Korea Utara, hingga geopolitik. Selanjutnya, yang memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia juga terkait dengan perkembangan politik di belahan dunia lain, seperti adanya pemilihan umum (pemilu) pada negara-negara di Eropa. Pengaruh terjadi mengenai arah kebijakan pimpinan yang baru. Dengan demikian, mantan Direktur Bank Dunia ini meminta kepada pemerintah daerah dan pusat agar tetap bersinergi yakni dengan harmonisasinya kebijakan. "Agar ekonomi tingkat nasional itu punya daya tahan tinggi, baik di pusat maupun di daerah," tutup dia.